“Bagaimana tidak, Sirekap ini belum pernah diuji teknik dan publik secara benar-benar terbuka dan diawasi oleh Tim Independen di infrastruktur IT yang digelar untuk 38 provinsi di Indonesia yang memiliki heterogenitas baik teknologi maupun SDM-nya,” ungkapnya.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan bahwa sertifikasi Sirekap hanya didapatkan dari Kominfo bukan institusi yang lebih kompeten seperti BRIN. Belum lagi sertifikasi hanya mencakup aplikasi dan tidak terhadap sumber daya manusia atau operator yang menjalankan.
“Oleh karena itu menjadi tidak aneh kalau banyak sekali ‘anomali’ seperti seringnya angka salah dipindai misalnya 1 menjadi 7 atau bahkan 4, juga penambahan desimal yang membuat jumlahnya fantastis sampai ribuan, padahal lazimnya 1 TPS hanya berkapasitas 300 orang,” jelas dia.
“Tuduhan adanya ‘algoritma sisipan’ seperti yang disampaikan berbagai pihakpun menjadi tidak bisa dihindari, karena ‘kesalahan’ ini terjadi secara nyaris seperti TSM (Terstruktur Sistematis Masif) di banyak tempat, tidak hanya hitungan jari,” pungkasnya.
(kri)
