Kendati sistem informasi KPU bermasalah, Kaka menilai ada potensi untuk memuluskan peserta pemilu memenangi kontestasi. Meski begitu, ia berkata, potensi memenangi kandidat pemilu ini masih harus perlu dibuktikan lebih lanjut.
“Apakah ada indikasi atau kecenderungan? Saya pikir ada, tetapi itu perlu pembuktian. Karena semua kewenangan yang dimiliki penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, bisa membuat pemilu ini fair dan bisa juga digunakan untuk membuat pemilu ini tidak berintegritas dengan cara cheating. Jadi potensi itu ada,” kata Kaka.
Atas dasar itu, ia merasa perlu adanya pihak independen untuk melakukan audit digital forensik terhadap sistem informasi di KPU itu. Baginya, hal itu bisa dilakukan selagi masyarakat tak puas terhadap sistem KPU itu.
“Karena KPU dalam PKPU sebutkan sebagai alat untuk sampaikan informasi, sehingga auditnya nanti sampai pada deliverinya. Apakah deliverynya sampai ke publik? Kalau publik tidak puas, ya bisa dimulai dari situ (audit forensik digital),” ucap Kaka.
“Kalau KPU tidak punya pemahaman dan kontrol yang memadai tentang sistem ini, maka saya pikir harus ada pihak independen yang harus kontrol dan memahaminya, ya sebaiknya ada pihak independen yang audit sistem ini,” katanya.
(abd)
